GD. ID, JAKARTA— Persoalan banjir di Kelurahan Tugu Utara kembali menjadi sorotan. Tokoh masyarakat Tugu Utara, Ridwan Anwar Siregar, menegaskan bahwa masalah banjir bukan hanya terjadi di RW 10, melainkan hampir merata di 19 RW yang ada di wilayah tersebut.
“Keluhannya sebetulnya bukan hanya di RW 10 saja. Semua RW di Kelurahan Tugu Utara terdampak, hanya saja mungkin tingkat keparahannya berbeda. RW 10 memang termasuk yang paling parah,” ujar Ridwan. Saat dikonfirmasi gentademokrasi. id, di sela-sela Reses Anggota DPRD Komisi D, Jakarta Fraksi Demokrat Neneng Hasanah, di Kawasan RT 7/RW10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Pada Minggu pagi (15/2/2026).
Menurutnya, akar persoalan banjir bukan sekadar pada genangan di permukaan, melainkan pada sistem saluran air yang belum tertata dan dinormalisasi secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pemetaan titik-titik rawan banjir secara komprehensif.
“Harusnya ada mapping wilayah. Di mana saja titik-titik kebanjiran itu. Jangan hanya dilihat hulunya, tapi lihat juga hilirnya. Kita punya Kali Bendungan, ada waduk, ada saluran-saluran yang perlu dinormalisasi. Semua itu harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.
Ridwan mengungkapkan, upaya normalisasi sebenarnya sudah pernah diajukan, namun hingga kini belum terealisasi secara maksimal. Yang terjadi selama ini, menurutnya, hanya sebatas pengerukan sementara melalui kerja bakti.
“Kalau kita bersuara, akhirnya dikeduk. Tapi itu kerja bakti saja, jam 10 sudah selesai. Lalu setelah itu bagaimana penyelesaiannya? Ini kan bukan solusi jangka panjang,” katanya.
Ia pun memperingatkan, apabila normalisasi tidak segera dilakukan dan hanya bertumpu pada peningkatan atau peninggian di beberapa titik saja, maka hal itu akan menjadi dilema baru bagi warga, khususnya yang rumahnya sudah berada di posisi lebih rendah.
“Kalau normalisasi tidak dilakukan dan hanya mengandalkan peningkatan di satu sisi, itu akan jadi dilema. Warga yang rumahnya sudah rendah pasti akan bermasalah. Air pasti mencari daerah yang lebih miring dan lebih rendah. Itu hukum alam. Jadi bukan selesai, malah pindah masalah,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret.
“Untuk itu pemerintah dalam hal ini harus segera mengerjakan normalisasi saluran. Kalau ini tidak segera dilaksanakan, maka akan menjadi problem lagi ke depannya,” tegas Ridwan.
Harapan kepada Neneng Hasanah
Dalam kesempatan reses yang dihadiri anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi D Fraksi Partai Demokrat, Neneng Hasanah, Ridwan berharap aspirasi masyarakat Tugu Utara dapat benar-benar diperjuangkan.
“Kebetulan Bu Neneng ada di Komisi D. Dengan kedatangan beliau, kami berharap aspirasi masyarakat bukan hanya RW 10, tapi seluruh Tugu Utara bisa ditampung dan diperjuangkan. Karena ini dapil beliau,” ujarnya.
Ridwan juga menekankan pentingnya kehadiran langsung anggota dewan di daerah pemilihannya, bukan hanya menjelang pemilu.
“Anggota dewan itu harus sering turun ke dapilnya. Jangan lima tahun sekali. Datang, tatap muka, dengar langsung apa masalahnya. Tidak mungkin masyarakat terus yang diundang ke sana, seharusnya dewan juga aktif berkunjung,” katanya.
Ia menambahkan, sekalipun suatu wilayah bukan menjadi dapil langsung seorang anggota dewan, komunikasi dan koordinasi lintas dapil maupun lintas komisi tetap bisa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
“Kalau memang bukan wilayahnya, kan bisa disampaikan ke teman-teman satu dapil. Itu namanya lintas komisi dan lintas koordinasi. Yang penting aspirasi masyarakat tidak berhenti,” jelas Ridwan.
Soroti Ketidakhadiran Unsur Wilayah
Ridwan juga menyinggung ketidakhadiran unsur pemerintah wilayah dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran camat atau lurah—atau minimal perwakilan resmi—merupakan bentuk keseriusan dalam menanggapi aspirasi warga.
“Saya tidak tahu apakah sudah diundang atau belum. Tapi kalau diundang, semestinya hadir atau diwakilkan dengan kapasitas yang jelas. Ini wakil rakyat datang, harusnya kita hormati dan manfaatkan momen ini untuk serius membahas persoalan wilayah,” katanya.
Sebagai tokoh masyarakat, Ridwan kembali menegaskan bahwa poin paling mendesak untuk Tugu Utara saat ini adalah normalisasi saluran air secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Yang paling urgent itu normalisasi. Jangan lihat akibatnya saja, tapi sebabnya. Kalau sebabnya dibereskan, dampaknya pasti berkurang,” pungkasnya.
Bagi warga Tugu Utara, pernyataan Ridwan menjadi pengingat bahwa penanganan banjir tidak cukup dengan respons sementara, melainkan membutuhkan komitmen nyata, perencanaan teknis yang matang, serta keberpihakan serius pada solusi jangka panjang. (ANW)
