GD. ID, JAKARTA — Di balik perbukitan hijau Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tersimpan duka yang mengguncang nurani bangsa.
YBS, bocah berusia 10 tahun, mengakhiri hidupnya di usia yang seharusnya dipenuhi mimpi dan tawa.
Kepergiannya menjadi simbol getir kegagalan sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Informasi yang beredar menyebutkan, YBS mengalami tekanan mental berat akibat ketidakmampuan orang tuanya memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk tuntutan administratif yang kaku dan biaya yang semestinya tak lagi membebani pendidikan dasar.
Tragedi ini seolah menampar keras narasi “pendidikan gratis” yang kerap digaungkan, namun belum sepenuhnya dirasakan di pelosok negeri.
Sekretaris Jenderal Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM), Dr. ANDI MUHAMMAD YASIN, S.H.,M.Kn, menyebut peristiwa di Ngada sebagai cermin retak wajah pendidikan nasional.
Menurutnya, ketika sekolah—yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuhnya harapan—justru berubah menjadi sumber kecemasan bagi seorang anak, maka ada nilai kemanusiaan yang runtuh di jantung birokrasi negara.
“Di wilayah miskin ekstrem, pungutan sekecil apa pun adalah beban besar. Pendidikan dasar yang dijamin konstitusi sebagai hak gratis, tidak boleh ternodai oleh biaya tambahan yang meminggirkan anak-anak miskin,” ujar Andi Yasin dalam keterangannya, tertulisnya Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, pendidikan bukanlah hak istimewa bagi mereka yang mampu bersuara atau memiliki kelengkapan administrasi.
“Pendidikan adalah oksigen bagi setiap anak bangsa. Ia tidak boleh dibarter dengan harga diri, apalagi dengan nyawa,” tegasnya.
KNMM juga menyoroti persoalan birokrasi yang dinilai terlalu kaku dan minim empati. Terhambatnya bantuan pendidikan hanya karena masalah dokumen kependudukan, kata Andi, mencerminkan kegagalan negara menghadirkan kebijakan yang humanis dan responsif terhadap realitas sosial di lapangan.
“Ketika aturan berdiri lebih tegak daripada rasa kemanusiaan, maka bantuan negara akan terus gagal menjangkau tangan-tangan kecil yang paling membutuhkan,” tambahnya.
Lebih jauh, Andi Yasin menolak anggapan bahwa tragedi Ngada cukup dimaknai sebagai sekadar “pengingat”. Baginya, peristiwa ini adalah luka mendalam yang menuntut perubahan nyata dan segera.
Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi kebijakan pendidikan di wilayah tertinggal dengan pendekatan berbasis nurani, bukan semata laporan angka dan serapan anggaran.
“Jangan sampai ada lagi anak bangsa yang kehilangan masa depan hanya karena negara lalai memastikan ketersediaan buku, alat tulis, dan akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Andi mengajak seluruh elemen bangsa untuk bercermin.
Sejauh mana arti kemajuan yang kita banggakan, jika di sudut lain negeri ini seorang anak harus meletakkan penanya selamanya karena merasa tak berharga di hadapan kemiskinan.
Tragedi Ngada adalah panggilan moral, agar tak ada lagi harapan yang layu sebelum sempat tumbuh—hanya karena biaya sekolah dan birokrasi yang kehilangan empati. (ANW)
