Sebuah Otopsi Gerakan, Otokritik, dan Gugatan Reflektif dari Akar Rumput Perhimpunan.
Oleh:(GregJaktim)Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)
Sejarah bukan sekadar deretan angka tahun atau barisan nama pahlawan yang terpajang rapi di dinding-dinding sekretariat. Sejarah adalah sebuah beban moral yang hidup, yang terus-menerus menagih pembuktian dari setiap generasi yang berani mewarisinya. Bagi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), sejarah adalah lembaran emas yang penuh dengan heroisme, tumpahan gagasan intelektual, dan keberanian mendobrak ketidakadilan kekuasaan. Namun, ketika kita membalikkan wajah dan memandang realitas kontemporer hari ini, sebuah pertanyaan besar, getir, sekaligus menyakitkan mendadak menyeruak ke permukaan:mengapa suara organisasi legendaris ini tak lagi senyaring dulu? Di mana letak taji dan ketajaman baret merah yang dahulu begitu disegani di panggung pergerakan nasional?
Sebagai kader yang tumbuh, berproses, dan merasakan langsung bagaimana denyut nadi perhimpunan ini berdetak, saya, Gregorius GDJ Putra, atau yang lebih di kenal teman-teman sebagai GregJaktim, merasa memiliki tanggung jawab moral yang teramat besar untuk menyuarakan kegelisahan. Ini bukan sekadar kritik buta tanpa dasar, melainkan sebuah otopsi gerakan dan otokritik yang jujur dari dalam hati. Kita tidak bisa lagi terus-menerus bersembunyi di balik tameng besar masa lalu, mendengungkan romantisme sejarah kejayaan dekade 1965, 1974, atau dinamika reformasi 1998.
Sementara pada realitas hari ini, suara PMKRI dalam merespons ketimpangan sosial, pembajakan demokrasi, dan kebijakan publik yang menindas rakyat justru terdengar sayup-sayup, bahkan nyaris layu di telinga publik.
Mari kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang untuk memahami kontras yang nyata ini. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana PMKRI di masa lalu selalu berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu poros utama dalam konstelasi gerakan mahasiswa nasional.Perhimpunan ini bukan hanya sekadar wadah berkumpulnya mahasiswa Katolik, melainkan laboratorium intelektual yang melahirkan pemikir-pemikir kritis dan singa podium yang siap mengguncang kemapanan kekuasaan yang korup. Ketika ketidakadilan merajalela, baret merah dan atribut PMKRI berada di garda terdepan parlemen jalanan, menawarkan alternatif pemikiran yang rigid, sistematis, dan berpihak penuh pada kaum tertindas (preferential option for the poor). Suara perhimpunan kala itu laksana petir di siang bolong bagi para penguasa yang coba-coba mengkhianati amanat rakyat.
Namun,apa yang terjadi hari ini. Saya melihat adanya sebuah jarak atau jurang pemisah yang kian melebar antara idealisme historis tersebut dengan realitas empiris yang ditunjukkan oleh PMKRI di berbagai tingkatan saat ini. Ruang publik kita hari ini sedang dibombardir oleh berbagai persoalan bangsa yang krusial mulai dari pelemahan institusi demokrasi, oligarki yang kian mencengkeram kebijakan ekonomi, hingga isu-isu agraria yang merampas hak-hak masyarakat adat dan kaum lemah.
Di tengah hiruk-pikuk tersebut, publik bertanya-tanya:di mana posisi PMKRI? Mengapa pernyataan sikap yang keluar cenderung normatif, lambat, dan kehilangan daya gedor analisisnya? Ketajaman yang dahulu menjadi ciri khas, kini seolah memudar, digantikan oleh kecenderungan untuk bermain aman di zona nyaman.
Menurut analisis saya,kemunduran daya dobrak ini berakar dari beberapa faktor internal yang sangat mendasar.
Faktor pertama dan yang paling krusial adalah jebakan pragmatisme yang mulai menyusup ke dalam rahim perhimpunan. Kita harus jujur mengakui bahwa sebagian elite gerakan mahasiswa hari ini, tidak terkecuali di dalam tubuh PMKRI sendiri, cenderung lebih tertarik membangun relasi patronase dengan elite politik dan kekuasaan ketimbang mengasah pisau analisis di ruang-ruang diskusi akar rumput. Akibatnya, independensi organisasi menjadi taruhannya.Ketika sebuah organisasi mahasiswa telah terjebak dalam lingkaran kompromi politik praktis, maka secara otomatis kelantangan suaranya akan tersendat. Lidah perhimpunan menjadi kelu untuk mengkritik kebijakan yang salah, karena ada beban utang budi atau kepentingan pragmatis jangka pendek yang harus dijaga.
Faktor kedua adalah terjadinya krisis regenerasi intelektual yang cukup mengkhawatirkan. PMKRI didirikan dengan landasan tiga benang merah yang sangat kokoh: Kristianitas, Fraternitas, dan Intelektualitas.
Namun, dalam amatan saya yang aktif mengawal dinamika organisasi, pilar intelektualitas tampaknya mulai mengalami pergeseran makna atau bahkan pendangkalan. Proses kaderisasi formal seringkali terjebak pada ritualitas seremonial belaka, tanpa dibarengi dengan tradisi membaca yang kuat, diskusi tematik yang tajam,dan riset-riset sosial yang mendalam terhadap realitas masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika dihadapkan pada regulasi hukum yang rumit atau kebijakan ekonomi makro yang eksploitatif, kader-kader kita gagap dalam merespons. Kita kehilangan kemampuan untuk membedah masalah secara komprehensif, sehingga rilis atau pernyataan sikap yang dihasilkan pun menjadi sekadar klise, kering, dan kehilangan orisinalitas pemikiran.
Lebih lanjut, tantangan zaman di era digital ini menuntut transformasi gerakan yang adaptif namun tetap berprinsip. Saya melihat bahwa PMKRI saat ini juga mengalami gagap digital dalam konteks gerakan sosial. Gerakan mahasiswa tidak lagi bisa hanya mengandalkan mobilisasi massa konvensional di jalanan tanpa didukung oleh perang gagasan di ruang siber.
Media sosial dan platform digital seharusnya menjadi medan tempur baru bagi PMKRI untuk menyebarkan narasi-narasi kritis, melakukan advokasi publik, dan menggalang solidaritas lintas elemen. Sayangnya, kehadiran digital perhimpunan seringkali hanya diisi oleh dokumentasi kegiatan internal yang narsistik, bukan sebagai etalase pemikiran kritis atau pusat gerakan opini publik. Ketidakmampuan mengonversi idealisme ke dalam bahasa publik yang modern membuat suara PMKRI kian terasing dari generasi muda saat ini
Dampak dari akumulasi masalah ini sangat nyata. PMKRI perlahan mulai kehilangan daya tawarnya (bargaining position) di mata gerakan mahasiswa lainnya dan di hadapan publik luas. Kita tidak lagi dipandang sebagai pembuat peta jalan gerakan (trendsetter), melainkan sekadar pengikut (follower) yang mengekor pada isu-isu yang dilempar oleh kelompok lain. Bagi saya realitas ini adalah sebuah tamparan keras utuk setiap insan yang mengaku sebagai kader baret merah. Kita tidak boleh membiarkan proses pembusukan perlahan ini terus berlanjut tanpa adanya upaya korektif yang radikal dan menyeluruh dari dalam tubuh organisasi sendiri.
Oleh karena itu,Kita harus segera bangun dari tidur panjang kedilemaan ini. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan pembersihan internal terhadap mentalitas oportunis dan pragmatis yang merusak independensi organisasi. PMKRI harus kembali memposisikan dirinya sebagai mitra kritis pemerintah, bukan sebagai perpanjangan tangan atau tameng bagi kepentingan kekuasaan tertentu. Independensi adalah modal sosial terbesar kita; tanpa itu, gerakan kita tidak akan pernah memiliki legitimasi moral di hadapan rakyat.
Langkah kedua adalah merevitalisasi total sistem kaderisasi dengan menitik beratkan pada penguatan kapasitas intelektual dan sensibilitas sosial kader. Saya mendesak agar ruang-ruang sekretariat PMKRI diaktifkan kembali sebagai laboratorium pemikiran yang hidup.
Diskusi-diskusi kritis, bedah buku, dan analisis kebijakan publik harus menjadi menu wajib harian bagi setiap kader, bukan sekadar pelengkap menjelang kongres atau pelantikan. Kader PMKRI harus memiliki basis keilmuan yang kuat agar mampu menantang narasi penguasa dengan argumen yang berbasis data dan fakta akademik yang solid.
Akhir kata, tulisan dan gugatan ini saya sampaikan bukan karena rasa benci, melainkan karena rasa cinta yang teramat mendalam terhadap perhimpunan ini.
Pro Ecclesia et Patria!