GD. ID, JAKARTA — Gerakan Utara Bersatu kembali memanaskan tensi aksi terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Dalam rapat konsolidasi yang digelar di Marunda pada 5 April 2026, para aktivis sepakat menyiapkan aksi lanjutan bertajuk “Tenda Keprihatinan” sebagai bentuk protes atas kebijakan Pelindo yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Perwakilan Gerakan Utara Bersatu, Jack Faizal, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk memperkuat barisan sekaligus mengevaluasi aksi sebelumnya.
“Ini baru konsolidasi dan evaluasi. Ke depan kita akan rapat lagi untuk mematangkan teknis aksi, termasuk waktu pelaksanaannya,” ujarnya. Saat dikonfirmasi genta demokrasi. id, di Kawasan Koja, Jakarta Utara, Senin (6/4/2026).
Jack menyebutkan, aksi lanjutan direncanakan akan digelar di dua titik strategis, yakni Tower Pelindo dan Pos 9. Pihaknya menargetkan jumlah massa mencapai sekitar 500 orang, meningkat signifikan dibanding aksi sebelumnya.
Sebelum aksi digelar, Gerakan Utara Bersatu juga akan melakukan pemasangan spanduk raksasa sebagai bagian dari kampanye publik.
“Intinya kita tetap mengkritisi kebijakan Pelindo yang selama ini tidak transparan dan tidak pro-rakyat,” tegas Jack.
Sementara itu, perwakilan Gerakan Utara Bersatu lainnya, Maulana, mengungkapkan bahwa hasil rapat juga menghasilkan sejumlah poin penting. Di antaranya, akan digelar rapat lanjutan pada pertengahan pekan ini untuk mematangkan konsep aksi.
“Estimasi massa harus lebih besar dari sebelumnya, karena akan ada tambahan elemen dari berbagai organisasi. Kemarin sekitar 200 orang dari 20 organisasi, ke depan kita targetkan lebih besar lagi,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memaksimalkan penyebaran flyer, memperluas jaringan massa, serta melakukan pemasangan spanduk pra-aksi guna menggalang dukungan publik. Aksi “Tenda Keprihatinan” sendiri ditargetkan dapat terlaksana pada April ini.
Gerakan Utara Bersatu menegaskan, apabila tuntutan mereka tidak direspons, aksi massa akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar. Hingga saat ini, tuntutan resmi masih dalam tahap pembahasan dan akan diputuskan dalam rapat berikutnya.
Aksi ini diperkirakan akan kembali menyedot perhatian publik, mengingat isu transparansi dan dampak kebijakan Pelindo terhadap masyarakat pesisir Jakarta Utara menjadi sorotan utama. (ANW)
