GD.ID, JAKARTA – Kematian aktivis buruh Ermanto Usman menimbulkan gelombang kecurigaan dan kemarahan dari berbagai elemen masyarakat.
Gerakan Utara Bersatu menilai kematian tersebut tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa, mengingat korban dikenal vokal menyuarakan berbagai persoalan di lingkungan pelabuhan.
Koordinator lapangan Gerakan Utara Bersatu, Juharto,SH.,menyebut pihaknya menduga ada kaitan antara kematian korban dengan aktivitasnya yang selama ini berupaya membongkar berbagai dugaan persoalan di tubuh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Apa yang terjadi saat ini, dugaan sementara kami ada kaitannya dengan Pelindo. Ada seseorang yang punya itikad baik untuk membongkar bobroknya sistem di dalam Pelindo, namun justru berakhir dengan kematian,” ujar Juharto. Di Kantor nya bersama elemen lainnya di Kawasan Koja, Jakarta Utara, Minggu malam (8/3/2026).
Menurutnya, semasa hidupnya Ermanto dikenal sebagai aktivis buruh yang kritis dan tidak segan menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan di Jakarta International Container Terminal (JICT), yang merupakan salah satu terminal peti kemas terbesar di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.
Juharto mengungkapkan, korban bahkan pernah dua kali dipecat dari JICT karena dinilai terlalu vokal dalam memperjuangkan hak-hak buruh serta mengkritik kebijakan perusahaan yang dianggap tidak sesuai prosedur.
“Dia dua kali dipecat dari Pelindo. Pada saat dipecat itu akhirnya dibatalkan lagi oleh Menteri Perhubungan. Dia dipecat karena memang mengkritik kebijakan yang tidak sesuai prosedur,” jelasnya.
Gerakan Utara Bersatu juga menduga sebelum meninggal dunia, Ermanto tengah melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan internal di Pelindo.
Dugaan tersebut memunculkan kekhawatiran adanya upaya membungkam suara kritis yang berusaha mengungkap masalah di dalam perusahaan pelabuhan tersebut.
“Kami melihat ada indikasi bahwa almarhum sedang melakukan investigasi terhadap internal Pelindo. Dugaan kami ada pihak yang merasa terganggu dengan upaya tersebut,” kata Juharto.
Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus ini kepada aparat kepolisian yang saat ini masih menyelidiki motif di balik kematian aktivis buruh tersebut.
“Untuk kali ini tentunya kita percayakan kepada pihak kepolisian yang sudah bergerak untuk mengungkap peristiwa ini secara terang,” ujarnya.
Selain menyoroti kasus kematian aktivis buruh tersebut, Gerakan Utara Bersatu juga menyoroti persoalan kemacetan parah di wilayah Jakarta Utara yang dinilai tidak pernah terselesaikan.
Aktivitas truk kontainer yang keluar masuk kawasan pelabuhan disebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa dari masyarakat.
“Masalah kemacetan yang tak kunjung selesai serta banyaknya masyarakat yang menjadi korban terlindas truk-truk kontainer ini seolah dianggap biasa. Padahal itu nyawa manusia,” tegas Juharto.
Menurutnya, kecelakaan akibat truk kontainer hampir terjadi setiap minggu di wilayah Jakarta Utara. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang harus menjadi perhatian Pelindo serta pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan masyarakat.
Lebih lanjut, Juharto menyatakan bahwa Gerakan Utara Bersatu bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi damai dalam waktu dekat.
Aksi tersebut akan menyuarakan tuntutan pengungkapan secara transparan terkait kematian Ermanto Usman, mendesak penyelesaian kemacetan parah di kawasan pelabuhan, serta menuntut penanganan serius terhadap kecelakaan yang kerap terjadi akibat truk kontainer.
Selain itu, mereka juga akan menyoroti kerja sama antara Pelindo dengan perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings, yang terlibat dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal.
Kerja sama tersebut sebelumnya sempat memicu kontroversi terkait perpanjangan kontrak serta isu kepentingan asing dalam pengelolaan pelabuhan strategis nasional.
Gerakan Utara Bersatu menegaskan akan terus mengawal kasus kematian Ermanto Usman sekaligus berbagai persoalan yang terjadi di kawasan pelabuhan.
“Ini bukan hanya soal satu aktivis yang meninggal. Ini soal keberanian membongkar kebenaran dan juga soal keselamatan masyarakat Jakarta Utara,” pungkas Juharto. (ANW)
