GD. ID, Jakarta— Ketua RW 07 Kelurahan Kali Baru sekaligus Ketua Forum RT-RW Kecamatan Cilincing, Cahar, menilai keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok dan fasilitas baru PT Pelindo di wilayahnya belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal lapangan pekerjaan dan keselamatan lingkungan.
Menurut Cahar, warga RW 07 hidup berdampingan langsung dengan aktivitas kendaraan kontainer yang hampir setiap hari melintas di jalan wilayah permukiman. Kondisi ini diperparah karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan jalan raya tanpa pembenahan infrastruktur yang memadai.
“Kami ini hidup berdampingan dengan lalu lintas kontainer setiap hari. Jalan kami berbatasan langsung dengan pelabuhan. Tapi sudah sembilan tahun pelabuhan baru dibangun, dampaknya hampir tidak dirasakan warga,” ujar Cahar. Saat dikonfirmasi gentademokrasi.id, di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (7/1/2026).
Ia menyoroti kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan berat yang diberlakukan, seperti pembatasan pada jam pagi hari. Menurutnya, kebijakan tersebut memang memiliki manfaat, namun masih sangat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan.
“Kalau dibilang ada manfaat, pasti ada. Tapi skalanya kecil. Hanya pembatasan jam operasional, belum ada pembenahan infrastruktur jalan. Jalan tidak dilebarkan, lalu lintas tetap bercampur antara kendaraan warga dan kontainer. Ini sangat membahayakan,” jelasnya.
Lebih jauh, Cahar menegaskan bahwa persoalan utama yang dirasakan warga adalah sulitnya akses pekerjaan formal di Pelindo, meskipun banyak warga Kali Baru yang memiliki pendidikan tinggi hingga lulusan S1 dan S2.
“Yang ada sekarang hanya pekerjaan informal, jadi buruh angkut, tidak terikat. Kami ingin warga bisa bekerja secara formal di Pelindo. Faktanya, akses itu sangat sulit untuk warga lokal,” katanya.
Menanggapi tuntutan sebagian masyarakat yang meminta izin Pelindo dicabut, Cahar menilai langkah tersebut sulit direalisasikan. Namun ia menekankan perlunya perombakan total manajemen Pelindo jika tidak ada perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kalau izin dicabut mungkin tidak realistis. Tapi kalau tidak ada perubahan, ganti direksinya. Bukan cuma pimpinan puncak, sampai level bawah. Kalau ekornya tidak diganti, manajemennya tidak akan berubah,” tegasnya.
Cahar juga menyampaikan pesan khusus kepada Wali Kota Jakarta Utara, agar bersikap lebih tegas dalam menyelesaikan persoalan struktural yang dihadapi warga pesisir, khususnya Kali Baru.
“Kami berdampingan dengan pelabuhan internasional yang dibanggakan di Asia Tenggara, tapi dampaknya tidak kami rasakan. Kami tidak butuh bantuan sembako atau PMT yang sifatnya seremonial dan sementara,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial hanya bersifat sesaat dan tidak menyelesaikan persoalan jangka panjang.
“Sembako seminggu habis, PMT sehari selesai. Yang kami butuhkan adalah lapangan pekerjaan. Kalau warga bekerja, manfaatnya berantai: untuk keluarga, anak-anak, masa depan,” pungkas Cahar.
