GD.ID, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Utara Bersatu melontarkan kritik keras terhadap kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang dinilai telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat Jakarta Utara, mulai dari kemacetan parah hingga tingginya angka kecelakaan yang melibatkan truk kontainer di kawasan sekitar pelabuhan.
Koordinator Aliansi Gerakan Utara Bersatu, Frangki, menegaskan pihaknya akan terus mengkritisi Pelindo dan menyiapkan langkah aksi massa setelah Lebaran jika tidak ada perubahan nyata dari pihak perusahaan pelabuhan tersebut.
Menurutnya, masyarakat kini mempertanyakan apakah keberadaan Pelindo benar-benar membawa kesejahteraan atau justru menjadi sumber masalah bagi warga.
“Pelindo itu menjadi mesin kesejahteraan masyarakat atau menjadi mesin pembunuh masyarakat? Hari ini kita berkonsultasi dan tetap akan melanjutkan kritik terhadap Pelindo melalui Aliansi Utara Bersatu,” ujar Frangki. Di Kafe Kembang Pitue, Kawasan Koja, Jakarta Utara, (4/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa saat ini aliansi masih melakukan konsolidasi internal. Karena suasana masih dalam bulan Ramadan, pertemuan yang dilakukan baru sebatas silaturahmi dan buka puasa bersama guna menyamakan persepsi terkait langkah ke depan.
“Kemungkinan setelah Lebaran kita akan melakukan aksi massa terhadap Pelindo. Untuk jumlah massa masih akan kita konsolidasikan lagi sebelum aksi dilakukan,” jelasnya.
Frangki juga menyoroti berbagai insiden kecelakaan yang kerap terjadi di wilayah Jakarta Utara, termasuk kejadian peti kemas yang jatuh dan menimpa truk beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam mengatur aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan.
“Banyak keluhan terkait kecelakaan, bahkan ada orang meninggal dunia. Itu bagian dari kegagalan yang harus kita kritisi. Pelindo harus bisa meminimalisir keluar masuk kendaraan dan mengatur parkir truk agar tidak mengambil badan jalan,” tegasnya.
Selain persoalan lalu lintas, pihak aliansi juga menyoroti keberadaan sejumlah depo kontainer yang berada di tengah lingkungan masyarakat dan diduga ada yang beroperasi secara ilegal.
“Kami mendengar di lapangan ada depo-depo yang diduga ilegal. Hal-hal seperti ini harus diinvestigasi agar tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.
Frangki juga berharap Pelindo memberi kesempatan kerja yang lebih luas bagi warga Jakarta Utara, mengingat aktivitas pelabuhan berada di wilayah tersebut.
“Kalau Pelindo tidak bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Jakarta Utara dan yang diberikan hanya macet serta kematian, lebih baik izinnya dicabut saja,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) Jakarta Utara, Maulana, menyatakan pihaknya bergabung dalam aliansi tersebut karena memiliki tujuan yang sama, yakni menuntut tanggung jawab Pelindo atas dampak aktivitas pelabuhan terhadap masyarakat.
“Kami bergabung karena tujuannya sama. Pelindo harus bertanggung jawab atas kemacetan di Jakarta Utara dan sistem yang tidak maksimal. Kita juga melihat kecelakaan di jalan hampir setiap hari,” kata Maulana.
Ia menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena korban kecelakaan akibat truk kontainer terus terjadi di wilayah Jakarta Utara.
“Kami sudah bosan mendengar kabar kematian di jalan. Kita tidak pernah tahu apakah nanti keluarga kita juga bisa menjadi korban kecelakaan akibat truk kontainer,” ujarnya.
Maulana juga meminta Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk lebih proaktif dalam menyikapi persoalan tersebut, mengingat korban kecelakaan sebagian besar merupakan masyarakat setempat.
“Pemkot Jakarta Utara harus lebih cepat mengambil tindakan. Jangan sampai ketika masyarakat bergerak baru ada reaksi,” tegasnya.
Terkait rencana aksi yang akan digelar setelah Lebaran, GRIB Jakarta Utara menyatakan siap bergabung dan menurunkan massa sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan aliansi.
“Insya Allah GRIB siap ikut dalam aksi damai. Untuk awal mungkin sekitar 100 orang, tapi kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan. GRIB solid karena organisasi ini dari masyarakat dan untuk masyarakat,” pungkas Maulana.
Aliansi Gerakan Utara Bersatu berharap adanya evaluasi serius terhadap sistem operasional di kawasan pelabuhan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan serta kenyamanan masyarakat Jakarta Utara.(ANW)
