GD. ID, JAKARTA— Amburadulnya tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok kembali disorot tajam. Dalam Mimbar Dialog Bebas Jakarta Utara yang digelar oleh aktivis lintas LSM dan ormas, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dituding menjadi biang kerok kemacetan, kerusakan jalan, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga sekitar pelabuhan.
Gamz, Panitia Mimbar Dialog Bebas, menegaskan forum ini menjadi ruang awal menjaring aspirasi masyarakat Jakarta Utara yang selama ini merasa dirugikan oleh aktivitas kontainer Pelindo.
“Forum ini murni untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya aktivis dan organ-organ rakyat Jakarta Utara, terkait buruknya tata kelola Pelindo. Aktivitas kontainer selama ini justru merugikan warga,” kata Gamz. Saat dikonfirmasi Awak Media, di Kawasan Sunter, Jakarta Utara , Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, Mimbar Dialog ini merupakan langkah awal konsolidasi gerakan. Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi tuntutan resmi yang akan dibawa kepada PT Pelindo.
“Ini pertemuan awal. Setelah ini kami akan koordinasi kembali dengan elemen masyarakat, LSM, dan ormas. Aspirasi hari ini akan kami rumuskan sebagai tuntutan kepada Pelindo,” tegasnya.
Gamz menekankan, jalur dialog dan audiensi tetap menjadi pilihan utama. Namun, jika akses tersebut ditutup, aksi massa menjadi langkah terakhir.
“Kalau pintu dialog dan audiensi ditutup, maka aksi adalah jalan terakhir. Kami tidak ingin itu, tapi jika dipaksa, kami siap,” ujarnya.
Ia menyebut, dengan kekuatan organisasi yang hadir, potensi massa aksi bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 orang.
Adapun tuntutan paling krusial yang mengemuka adalah perbaikan tata kelola pelabuhan, transparansi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta akses kerja dan karier bagi masyarakat Jakarta Utara di kawasan pelabuhan.
Ojol Ikut Bergerak: Pelindo Dituding Lakukan Pelanggaran HAM Berat
Nada lebih keras datang dari Agung, Ketua Solidaritas Ojol Senusantara (SOS).
Ia menegaskan bahwa dampak aktivitas Pelindo dirasakan langsung oleh para pengemudi ojek online.
“Jalan rusak, berlubang, kemacetan parah, bersenggolan dengan kontainer dan truk besar. Tapi tidak ada tanggung jawab dari Pelindo maupun depo-depo,” kata Agung.
Ia menyebut, berbagai aduan selama ini hanya berujung saling lempar tanggung jawab antarinstansi, tanpa solusi nyata.
“Disarankan ke sini, ke sana, ujung-ujungnya masalahnya hilang ditelan angin,” ujarnya.
Agung menilai negara absen dalam persoalan ini.
Ia mendesak keterlibatan langsung pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, hingga Presiden RI.
“Pemerintah wajib hadir melihat penderitaan masyarakat Jakarta Utara. Jangan tutup mata,” tegasnya.
Lebih jauh, SOS menuding Pelindo telah
melakukan pelanggaran HAM berat akibat pembiaran sistemik yang merugikan keselamatan dan penghidupan masyarakat.
“Korban sudah ada. Masyarakat sudah muak. Ini pelanggaran HAM yang serius,” katanya.
SOS memastikan akan bergabung dalam aksi besar jika Pelindo tetap menutup pintu dialog.
“Kalau tidak ada solusi, ratusan bahkan ribuan driver ojol se-Jabodetabek siap menggeruduk Pelindo,” ancam Agung.
Ultimatum Terbuka untuk Pelindo
Mimbar Dialog Bebas Jakarta Utara kini menjadi sinyal keras. Aktivis dan komunitas pengemudi online menegaskan, kesabaran masyarakat berada di titik akhir. Dialog masih dibuka, namun jika Pelindo tetap abai, gelombang aksi besar dinilai tak terelakkan.
Pelindo pun kini berada di persimpangan: membuka ruang dialog dan memperbaiki tata kelola, atau berhadapan langsung dengan amarah rakyat Jakarta Utara.
