GD. ID, JAKARTA— Mimbar Dialog Jakarta Utara yang digelar oleh elemen masyarakat sipil dinilai berlangsung sukses dan produktif. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari tingginya partisipasi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hadir serta kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti hasil dialog sebagai aspirasi resmi masyarakat Jakarta Utara.
Sekretaris Jenderal Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Ifiet, menyampaikan bahwa sedikitnya 15 ormas dan LSM hadir dan menyambut positif forum dialog tersebut. Sejumlah organisasi yang terlibat antara lain FKPPI, SMJU, KOMJU, RAP, Priok Bersatu, LC, BPPKB Banten, GRIB, Geprindo, Baranusa, SOS, Forkabi, SEMMI, dan elemen masyarakat lainnya.
“Alhamdulillah, dari segi peserta kegiatan ini sangat sukses. Kehadiran ormas dan LSM menunjukkan bahwa persoalan Jakarta Utara, khususnya yang berkaitan dengan Pelindo, menjadi perhatian serius masyarakat,” ujar Ifiet. Melalui Pesan tertulisnya (7/1/2026).
Menurutnya, dialog tidak berhenti pada diskusi semata. Forum tersebut menghasilkan sejumlah referensi dan pokok-pokok pikiran yang akan dibawa sebagai aspirasi resmi elemen masyarakat Jakarta Utara kepada pihak terkait, khususnya manajemen PT Pelindo.
Dalam dialog tersebut, para peserta menyoroti berbagai persoalan struktural yang dinilai masih menjadi dampak dari aktivitas kepelabuhanan, mulai dari kesenjangan sosial, tingginya angka stunting, banyaknya korban kecelakaan lalu lintas, permukiman kumuh, kemacetan, hingga polusi lingkungan.
“Kami melihat Pelindo sebagai entitas yang sangat profitable, namun di sisi lain Jakarta Utara masih menghadapi persoalan sosial yang serius. Ini yang menjadi dasar pemikiran dan kegelisahan bersama dalam dialog tadi,” tegas Ifiet.
Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta mimbar dialog menyepakati rencana aksi damai sebagai bentuk komunikasi terbuka kepada manajemen Pelindo, dengan tuntutan agar pengelolaan pelabuhan dijalankan secara lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ifiet juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan Jakarta Utara tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Solusinya kita harus duduk bersama. Pelindo, masyarakat, dan Pemerintah Kota Jakarta Utara harus terlibat langsung dalam mencari jalan keluar. Ini bukan soal konfrontasi, tapi soal tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Mimbar dialog ini diharapkan menjadi awal dari komunikasi konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola pelabuhan demi Jakarta Utara yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan.
