GD. ID, Jakarta– Mimbar Bebas Jakarta Utara dipastikan bukan sekadar diskusi biasa. Meski pelaksanaannya diundur dari 3 Januari ke Rabu, 7 Januari 2026, forum ini justru disebut akan menjadi
“sidang rakyat” atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan PT Pelindo di Jakarta Utara.
Acara akan digelar pukul 14.00 WIB di Jack’s Distro, Hotel Arcsici, Sunter, dan dipastikan melibatkan berbagai elemen: aktivis, ormas, warga terdampak, hingga komunitas ojek online.
Sekretaris Mimbar Bebas Jakarta Utara, Jack Paisal, menegaskan penundaan hanya bersifat teknis karena masih banyak elemen masyarakat berada dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru. Namun substansi perlawanan justru semakin mengeras.
“Tanggal 7 nanti, Pelindo tidak hanya dikritik. Pelindo akan diadili secara moral oleh rakyat Jakarta Utara,” tegas Jack, Jumat (3/1/2026).
Kontainer, Kemacetan, dan Nyawa yang Hilang
Jack menyebut, Jakarta Utara hari ini telah berubah menjadi zona rawan maut akibat aktivitas kontainer Pelindo yang tak terkendali.
“Ini bukan lagi soal macet. Ini soal nyawa. Hampir setiap waktu ada warga terlindas truk kontainer. Yang meninggal itu kepala keluarga, tulang punggung rumah tangga,” katanya.
Menurutnya, pembiaran yang terus terjadi menunjukkan kegagalan total Pelindo dan negara dalam melindungi warganya.
Depo kontainer masuk ke pemukiman, truk parkir sembarangan, jalan arteri lumpuh, dan keselamatan publik dikorbankan demi kepentingan bisnis.
“Kalau ini dibiarkan, maka Pelindo bukan BUMN logistik, tapi mesin produksi korban,” ujarnya.
Tuntutan Ekstrem: Cabut Operasional Pelindo dari Jakarta Utara
Dalam Mimbar Bebas nanti, tuntutan yang akan disuarakan bukan lagi penataan, melainkan pencabutan operasional PT Pelindo di Jakarta Utara.
“Kami rakyat tidak dibayar untuk mikir solusi teknis. Itu tugas pemerintah dan Pelindo. Tugas kami hanya satu: melawan ketidakadilan,” tegas Jack.
Ia menyindir keras aparat dan pemerintah yang selama ini dinilai hanya menjadi penonton.
“Kalau rakyat disuruh cari solusi, sekalian saja kami ganti direksi Pelindo,” sindirnya.
Tol Mahal, Jalan Rakyat Jadi Korban
Sorotan tajam juga diarahkan pada tol pelabuhan yang dinilai gagal fungsi karena tarif mahal, sehingga truk kontainer memilih jalan arteri seperti Jalan Yos Sudarso, bercampur langsung dengan warga, pelajar, dan pekerja.
“Tol dibangun tapi tak terpakai maksimal. Yang dipaksa menanggung dampaknya justru rakyat kecil,” kata Jack.
Ojol Turun Gunung: “Ini Sudah Soal Kemanusiaan” kata dia.
Gelombang perlawanan makin besar setelah Solidaritas Ojol Se-Nusantara (SOS) memastikan ikut bergabung.
Ketua SOS, Agung, menyebut persoalan Pelindo bukan lagi isu sektoral, melainkan pelanggaran hak asasi manusia.
‘Kami ojol tiap hari di jalan. Kami tahu betul bahayanya. Ini bukan kecelakaan, ini pembiaran yang disengaja,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan pembatasan jam operasional truk hanya ilusi solusi.
“Korban tetap jatuh. Artinya sistemnya yang rusak, bukan jamnya,” kata Agung.
Agung juga melontarkan pernyataan keras:
“Kalau negara terus diam, jangan salahkan rakyat kalau bersatu dan menutup operasional Pelindo,” ujarnya.
Jakarta Utara di Persimpangan
Mimbar Bebas Jakarta Utara pada 7 Januari 2026 diprediksi menjadi titik balik perlawanan warga pesisir. Bukan hanya forum dialog, tapi simbol akumulasi kemarahan rakyat atas nyawa yang dianggap murah di hadapan kepentingan logistik.
Apakah pemerintah akan hadir sebelum amarah meledak lebih besar?
Atau Jakarta Utara akan terus menjadi kuburan sunyi korban kontainer?
