GD. ID, JAKARTA – Praktisi hukum sekaligus pengacara senior, Elvan Gomes, menyoroti adanya dugaan pertarungan pengaruh antara kekuatan oligarki internasional dan nasional dalam perjalanan sejarah serta dinamika politik-ekonomi Indonesia saat ini.
Menurut Elvan, sejak era global seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Indonesia dinilai telah menjadi wilayah strategis yang diperebutkan, baik dari sisi ekonomi, budaya, hingga geopolitik dunia.
“Indonesia ini bukan negara biasa. Ia adalah pusat kekuatan besar, baik ekonomi maupun budaya. Maka wajar jika banyak kepentingan internasional ingin menguasai arah kepemimpinan dan kebijakan di dalam negeri,” ujar Elvan dalam keterangannya di Jakarta Pusat (23/3/2026).
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, Perjanjian Linggarjati, hingga Konferensi Meja Bundar, yang menurutnya tidak lepas dari pengaruh kekuatan eksternal.
Tak hanya itu, Elvan juga menyinggung dinamika politik dalam negeri seperti Dekret Presiden 5 Juli 1959, Surat Perintah Sebelas Maret, hingga gerakan mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 dan Reformasi 1998.
“Semua peristiwa besar itu tidak bisa dilepaskan dari permainan kekuatan oligarki, baik dari dalam maupun luar negeri,” tegasnya.
Elvan mengidentifikasi kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia sebagai aktor yang memiliki kepentingan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sementara di kawasan Asia Tenggara, ia menilai Singapura memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan kekuatan ekonomi global.
Menurutnya, pengaruh tersebut kerap masuk melalui jalur ekonomi dan jaringan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan oknum pengusaha dan pejabat yang tidak berintegritas.
“Mereka menciptakan ketergantungan, melemahkan ekonomi nasional, dan membangun sistem yang membuat Indonesia sulit berdiri mandiri,” katanya.
Namun demikian, Elvan menilai kekuatan utama Indonesia justru terletak pada ekonomi rakyat, khususnya sektor UMKM. Ia mencontohkan bagaimana saat krisis Krisis Moneter Asia 1997-1998, sektor usaha kecil mampu bertahan dan menjadi penopang ekonomi nasional.
“Ekonomi rakyat itu tidak bisa disentuh oligarki. Itu kekuatan riil bangsa Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perang opini di era digital melalui media sosial yang dinilai sebagai bagian dari strategi mempengaruhi masyarakat.
Meski begitu, ia optimistis karakter bangsa Indonesia tetap kuat dan tidak mudah dipecah.
Dalam pandangannya, solusi utama adalah kembali pada nilai-nilai dasar konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang dianggap sebagai roh dan jiwa bangsa.
Elvan turut menyinggung kepemimpinan nasional saat ini di bawah Prabowo Subianto. Ia menilai, jika ingin mendapatkan dukungan penuh rakyat, maka kebijakan harus berpihak pada kemandirian bangsa dan berani menghadapi tekanan eksternal.
“Kalau pemimpin berani kembali ke jati diri bangsa dan melawan ketergantungan pada kekuatan luar, rakyat pasti akan berdiri di belakangnya. Tapi kalau tidak, maka kekuasaan itu juga bisa runtuh,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Elvan menegaskan bahwa kekuatan terbesar Indonesia bukan pada elit atau oligarki, melainkan pada rakyat itu sendiri.
“Sejarah sudah membuktikan, dari perjuangan para ulama, santri, hingga rakyat biasa, bangsa ini berdiri karena kekuatan kolektif. Itu yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan mana pun,” pungkasnya. (ANW)
