GD. ID, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi Partai Demokrat, Neneng Hasanah, menyerap langsung aspirasi warga saat reses di RW 10, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja. Fokus utama keluhan masyarakat adalah persoalan infrastruktur jalan dan penanganan sampah yang dinilai menjadi pemicu banjir berkepanjangan.
Dalam keterangannya, Neneng menegaskan bahwa tugas DPRD adalah mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Hari ini saya menyerap aspirasi masyarakat RW 10. Tugas anggota DPRD adalah mendengarkan dan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah. Soal disetujui atau tidak, itu kewenangan pemangku wilayah dan eksekutor teknis. Kami tidak bisa memaksa, tetapi kami wajib menyuarakan,” tegasnya. Saat dikonfirmasi genta demokrasi. id, Minggu pagi (15/2/2026). Di Kawasan RT 7/010, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.
Menurutnya, persoalan banjir di wilayah tersebut bukan hal baru. Ia menyebut warga sudah puluhan tahun menghadapi kondisi serupa tanpa pembangunan yang signifikan.
“Kalau pemerintah sudah berniat baik memperbaiki jalan atau saluran, tetapi ada masyarakat yang menolak, maka jangan kemudian menyalahkan pemerintah atau dewan.Pembangunan butuh kerja sama. Pemerintah tidak bisa memaksakan, dewan pun tidak bisa memaksakan,” ujarnya.
Perbaikan Saluran dan Jalan Masih Berproses
Neneng menjelaskan bahwa Sumber Daya Air (SDA) telah mulai melakukan perbaikan saluran utama agar aliran air bisa langsung terhubung ke saluran di Jalan Palem.
Ia optimistis, jika pekerjaan itu rampung, genangan di RW 10 akan berkurang signifikan.
“Saluran utama sedang dikerjakan. Kalau itu selesai, insya Allah air akan lebih cepat mengalir. Tapi masyarakat juga harus mendukung. Kalau tidak ada kolaborasi, bagaimana pemerintah mau bekerja?” katanya.
RW 10 sendiri terdiri dari 14 RT, dan sebagian wilayah telah masuk dalam tahap penanganan.
Ketua RW: Jangan Salahkah Pemerintah Jika Sudah Berupaya
Sementara itu, Ketua RW 10 Tugu Utara, Erna, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Neneng di wilayahnya. Ia mengaku terus berupaya menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah.
“Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah hadir dan membantu menyuarakan kebutuhan wilayah kami. Saya dukung semua upaya perbaikan. Tapi kalau ada warga yang tidak mendukung, saya kembalikan lagi kepada masing-masing,” ujarnya.
Erna menjelaskan bahwa perbaikan jalan tahun ini menggunakan aspal sesuai sistem dan anggaran yang tersedia. Untuk konstruksi beton, kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
“Yang penting sekarang diratakan dulu dengan aspal agar tidak semakin rusak dan membahayakan. Kalau nanti bisa ditingkatkan jadi beton, tentu itu lebih baik. Jangan sampai sudah ada upaya pemerintah, tapi malah ditolak,” katanya.
Ia juga menyoroti Jalan Lontar 6 sebagai titik yang paling mendesak untuk diperbaiki. Menurutnya, ada satu-dua warga yang menolak perbaikan, meskipun kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan.
“Tidak semua warga menolak. Hanya satu-dua individu saja. Padahal kondisinya sudah urgent. Pemerintah sudah hadir, anggota dewan juga hadir, artinya ada perhatian. Kalau ingin wilayah ini maju dan bebas banjir, kita harus kolaborasi,” tegasnya.
Pesan Kolaborasi untuk Perubahan Berkelanjutan
Baik Neneng maupun Erna sepakat bahwa kunci utama pembangunan di wilayah padat seperti RW 10 adalah kerja sama antara masyarakat, pimpinan wilayah, pemerintah kota, dan DPRD.
“Kalau hari ini kita bersyukur dengan apa yang bisa dilakukan, lalu kita jaga dan rawat bersama, insya Allah ke depan akan lebih baik lagi,” tutup Erna.
Reses tersebut menjadi momentum penting bagi warga RW 10 Tugu Utara untuk menyuarakan persoalan klasik banjir dan infrastruktur, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal kesadaran kolektif dan kemauan untuk bergerak bersama. (ANW)
