GD. ID, JAKARTA-Sejumlah pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026) sore.
Aksi ini menjadi bentuk penagihan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait kejelasan nasib pekerja PJLP yang telah memasuki usia 56 tahun (U-56), namun hingga kini tak kunjung mendapat kepastian.
Dengan membawa tuntutan moral dan politik, massa menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah provinsi yang dinilai abai setelah meraih kekuasaan. Perwakilan aksi dari Komite Selamatkan Masyarakat Jakarta, Agung Prasetyo Wibowo, menegaskan bahwa janji Pramono saat masa kampanye bukan sekadar retorika politik, melainkan komitmen yang harus dibuktikan.
“Kami meminta kebijakannya Mas Pram selaku Gubernur DKI Jakarta. Tolonglah. Omongan itu sebagai lelaki, tolong ditindaklanjuti dan diterima dengan baik-baik agar lelaki itu jantan. Jangan hanya mengambil suara saja, tapi setelah itu teman-teman PJLP dilupakan,” tegas Agung, , saat ditemui di lokasi aksi.
Rabu (14/1/2026)
Agung menilai, keberadaan PJLP selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di Jakarta. Namun ironisnya, ketika usia mereka melewati batas administratif, negara justru hadir dengan wajah dingin tanpa solusi.
Menurutnya, persoalan U-56 bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi menyangkut martabat, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Aksi ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para demonstran menegaskan akan terus mengawal dan menagih janji tersebut hingga ada kebijakan konkret, bukan sekadar pernyataan normatif atau janji lanjutan. Bagi mereka, janji kampanye yang diabaikan sama artinya dengan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Hingga aksi berlangsung, belum terlihat perwakilan resmi dari Pemprov DKI Jakarta yang menemui massa.
Ketidakhadiran tersebut justru memperkuat kekecewaan para pekerja PJLP, yang merasa suaranya kembali tak dianggap—bahkan setelah pengorbanan mereka menjadi bagian dari mesin pelayanan ibu kota. (ANW)
