GD.ID, JAKARTA – Memanasnya konflik global yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, serta dinamika domestik seperti kasus penyiraman aktivis, dinilai berpotensi memberi tekanan serius terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh praktisi hukum dan pengacara senior, Elvan Gomes, yang menilai situasi saat ini tidak bisa dianggap biasa.
Menurut Elvan, salah satu dampak paling nyata dari konflik global adalah potensi terganggunya jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz. Jalur tersebut diketahui menjadi lintasan utama sebagian besar distribusi minyak dunia.
“Kalau Selat Hormuz terganggu, otomatis pasokan energi dunia ikut terdampak. Indonesia juga tidak bisa lepas dari efek ini,” ujar Elvan. Saat di konfirmasi genta demokrasi. id, di Kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, (19/3/2026).
Ia mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut cadangan BBM nasional berada dalam kondisi terbatas. Situasi ini, kata Elvan, dapat memicu tekanan pada nilai tukar rupiah serta memperbesar beban impor energi.
Di sisi lain, ia menilai kondisi ekonomi nasional juga sedang menghadapi tantangan, mulai dari tekanan inflasi hingga keterbatasan fiskal yang berdampak pada kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
“Kalau indikator ekonomi sudah tertekan seperti inflasi di atas 4 persen, itu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh terlihat tenang saja,” tegasnya.
Dinamika Politik dan Tekanan terhadap Pemerintahan
Dalam aspek politik, Elvan menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik domestik maupun internasional.
Ia menyinggung komunikasi politik yang melibatkan sejumlah tokoh nasional seperti Jusuf Kalla hingga Megawati Soekarnoputri sebagai indikasi bahwa situasi politik nasional sedang tidak sepenuhnya stabil.
“Ketika banyak tokoh besar dilibatkan dalam komunikasi politik, itu menunjukkan kondisi tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Elvan juga menilai adanya potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan, termasuk isu penyiraman aktivis yang dinilai bisa dimanfaatkan untuk mendiskreditkan pemerintah dan institusi negara.
Dugaan Peran Oligarki dan Konflik Kepentingan
Lebih lanjut, Elvan mengungkapkan adanya dugaan peran kelompok oligarki dalam dinamika yang terjadi saat ini. Ia menilai kebijakan pemerintah, termasuk langkah penertiban aset dan pengawasan sektor strategis, berpotensi menimbulkan resistensi dari kelompok berkepentingan.
“Ketika ada upaya penertiban aset dan pengungkapan dugaan korupsi, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini bisa berimplikasi ke tekanan politik,” jelasnya.
Saran: Kembali ke Konstitusi dan Perkuat Basis Nasional
Sebagai solusi, Elvan menyarankan agar Presiden Prabowo kembali pada prinsip dasar konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat konsolidasi nasional.
Ia menekankan pentingnya membangun kekuatan politik berbasis persatuan antara kelompok nasionalis dan elemen masyarakat luas, termasuk kekuatan sosial keagamaan.
“Presiden harus tegas, berani melawan tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan kembali pada kekuatan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dengan situasi global yang tidak menentu serta dinamika domestik yang kompleks, Elvan menilai Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, terarah, dan berpijak pada kepentingan nasional agar mampu melewati berbagai tantangan yang ada. (ANW)
