GD. ID, Jakarta– Rencana kegiatan Mimbar Bebas Jakarta Utara yang semula dijadwalkan pada 3 Januari 2026 resmi diundur ke Rabu, 7 Januari 2026. Acara akan digelar pukul 14.00 WIB di Jack’s Distro, Hotel Arcsici, Sunter, Jakarta Utara.
Sekretaris Mimbar Bebas Jakarta Utara, Jack Paisal, menjelaskan penundaan dilakukan karena sebagian besar elemen masyarakat dan aktivis masih dalam suasana libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Namun penundaan tersebut tidak mengurangi kerasnya kritik yang akan disuarakan dalam mimbar dialog tersebut, khususnya terhadap PT Pelindo.
“Tanggal 7 nanti kami akan mengumpulkan berbagai organ, aktivis, dan warga Jakarta Utara untuk membahas satu persoalan serius: Pelindo yang hari ini kami nilai bukan lagi alat kesejahteraan, tapi justru telah menjadi alat pembunuh warga Jakarta Utara,” tegas Jack. Saat dikonfirmasi Awak Media, di kawasan Koja, Jakarta Utara, (2/1/2026).
Korban Nyawa Terus Berjatuhan
Jack menyebut, tudingan tersebut bukan tanpa dasar. Hampir setiap hari, kata dia, warga Jakarta Utara harus menghadapi risiko maut akibat operasional kontainer Pelindo yang amburadul.
“Setiap hari ada saja warga yang terlindas kontainer. Ironisnya, yang menjadi korban adalah kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Ini tragedi yang terus dibiarkan,” ujarnya.
Menurutnya, tanggung jawab utama berada di tangan PT Pelindo, karena seluruh aktivitas tersebut terjadi di wilayah kerja operasional mereka.
“Parkir truk sembarangan, kemacetan panjang, depo kontainer masuk ke pemukiman dan perkampungan.
Ini sudah berulang-ulang disuarakan oleh ormas, aktivis, dan warga, tapi tidak pernah dituntaskan,” katanya.
Tuntutan Tegas: Cabut Operasional Pelindo
Dalam Mimbar Bebas Jakarta Utara nanti, tuntutan utama yang akan disuarakan adalah pencabutan operasional PT Pelindo di Jakarta Utara.
‘Pencabutan operasional itu solusi paling logis. Tugas kami rakyat bukan mencari solusi teknis, itu tugas pemerintah dan stakeholder. Tugas kami adalah mengkritisi cara kerja mereka yang merugikan warga,” ujar Jack.
Ia menegaskan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota tidak boleh lepas tangan.
“Dishub, kepolisian, kejaksaan, semuanya harus terlibat. Jangan pura-pura buta. Kalau rakyat disuruh cari solusi, sekalian saja kami yang jadi pimpinan Pelindo,” sindirnya.
Tol Pelabuhan Mahal, Jalan Arteri Jadi Korban
Jack juga menyoroti keberadaan tol pelabuhan yang dinilai tidak berfungsi maksimal karena tarif mahal, sehingga truk kontainer memilih melintas di jalan arteri seperti Jalan Yos Sudarso, bercampur dengan masyarakat.
“Sudah berkali-kali kami minta turunkan tarif tol kontainer, buat parkiran truk terpadu, supaya kontainer tidak menumpuk di jalan umum. Tapi itu hanya jadi wacana,” katanya.
Ojol Ikut Bergerak: “Pelindo Sudah Terlalu Zalim”
Sementara itu, Agung, Ketua Solidaritas Ojol Se-Nusantara (SOS), memastikan pihaknya akan turut bergabung dalam Mimbar Dialog 7 Januari 2026.
“Kami sebagai warga Jakarta Utara, khususnya dari Kampung Sukapura, dan teman-teman ojol wajib ikut. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan ekosistem yang berkelanjutan,” tegas Agung.
Ia menilai selama ini Pelindo telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan membiarkan ancaman keselamatan publik terus terjadi.
“Pelindo sudah terlalu zolim. Korban jiwa dibiarkan. Pemerintah wajib hadir. Masyarakat sudah muak,” katanya.
Agung juga mengkritik kebijakan pembatasan jam operasional truk yang dinilai tidak efektif.
Ia menegaskan, tanggung jawab bukan hanya Pelindo, tetapi juga pemerintah, Dishub, dan kepolisian.
“Mereka selama ini hanya diam. Jangan dibiarkan. Kalau perlu masyarakat bersatu, geruduk Pelindo, tutup operasionalnya,” tutup Agung.
“Pembatasan jam itu tidak efisien. Faktanya, korban jiwa masih terus terjadi. Ini bukti Pelindo tidak serius bertanggung jawab,” ujarnya. (ANW)
